Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadriani Irfani, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Sumatra Utara di Medan, Kamis (30/1/2025). Foto: Ria/vel

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi X DPR RI berkomitmen mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadriani Irfani, usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Sumatra Utara di Medan, Kamis (30/1/2025). 

Legislator Fraksi PKB itu menegaskan bahwa Komisi X DPR akan memastikan setiap tahapan persiapan sensus berjalan lancar di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota.

"Sensus ini adalah amanat undang-undang yang dilaksanakan sekali dalam 10 tahun. Maka, kami akan betul-betul mendukung dan mengawasi pelaksanaannya. Segala kekurangan yang ada akan kami cari solusinya bersama dengan BPS," tegas Lalu.

Salah satu perhatian utama Komisi X DPR dalam persiapan Sensus Ekonomi 2026 adalah mekanisme rekrutmen petugas sensus. Menurut Lalu, proses rekrutmen harus memperhatikan beberapa aspek agar hasil sensus dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi serta merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan global, seperti digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan dinamika pasar internasional.

Karena itu, petugas sensus yang direkrut harus memiliki kemampuan teknologi yang memadai, mengingat pengumpulan data pada Sensus Ekonomi 2026 akan banyak bergantung pada perangkat digital.

"Pelatihan intensif perlu diberikan agar petugas memahami metodologi pengumpulan data serta dapat menjaga akurasi dan validitas informasi yang diperoleh," jelasnya.

Selain tantangan teknologi, pendataan sektor ekonomi baru seperti ekonomi kreatif dan digital, serta tingginya mobilitas pelaku usaha, menjadi tantangan tersendiri. Komisi X DPR RI menekankan perlunya strategi efektif untuk menjangkau sektor informal dan usaha kecil yang kerap sulit diidentifikasi, baik karena keterbatasan akses informasi maupun kendala geografis di wilayah terpencil.

"Proses rekrutmen harus memastikan keterwakilan dari berbagai wilayah, sehingga petugas sensus memiliki pemahaman terhadap kondisi lokal, budaya, dan bahasa setempat. Ini akan mempermudah interaksi dengan masyarakat dan pelaku usaha," tegasnya.

Rekrutmen yang transparan, didukung dengan pelatihan yang efektif, menjadi kunci dalam menghasilkan tenaga sensus yang profesional. Selain itu, perlindungan bagi petugas sensus harus dipastikan agar mereka dapat bekerja dengan aman dan optimal.

"Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan bagi kami untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja maupun RDP, guna merumuskan kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," pungkasnya. (rnm/aha)